Sentralis vs desentralis
COP28 menyoroti dua aliran pendapat (setidaknya) dengan kelompok sentralis yang berargumen untuk memperbanyak pengawasan UNFCCC dalam pendekatan kooperatif di bawah Artikel 6.2, dan kelompok desentralis yang berpendapat bahwa seharusnya UNFCCC tidak ikut campur. Contoh yang jelas dari hal ini adalah dimana kelompok sentralis meminta peninjauan ulang terhadap pengaturan partisipasi suatu negara sebelum mentransfer ITMO ke negara lain.
Perdebatan ini terus berlanjut ke SB60 yang menghasilkan sebuah tulisan - masih jauh dari konsensus - yang berisi banyak pilihan tentang rincian yang berkaitan dengan otorisasi pendekatan kooperatif dan penggunaan ITMO, serta transfer pertama (haruskah transfer dapat dilakukan tanpa tinjauan oleh tim peninjau Artikel 6 ?)
Di balik beberapa pandangan yang saling bertentangan tersebut pada dasarnya adalah apakah pendekatan kooperatif dapat dilakukan secara unilateral atau harus melibatkan dua negara yang bekerja sama sejak awal. Beberapa pihak melihat bahwa perjanjian bilateral yang mendasari pendekatan kooperatif akan menjamin integritas lingkungan, sementara pihak lain kurang percaya pada pendekatan unilateral di mana negara pembeli (atau perusahaan) dapat masuk pada tahap selanjutnya. Menerapkan tinjauan ulang akan menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah ini.
Namun, Paris Agreement adalah sebuah konstruksi dari bawah ke atas dan sebagian besar didasarkan pada komitmen sukarela dan transparansi. Prinsip-prinsip ini juga mendukung Artikel 6. Untuk pendekatan yang terpusat, terdapat pilihan untuk menggunakan Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM) di bawah Artikel 6.4 yang berarti sebuah siklus kegiatan dan proses pemberian kredit yang diawasi oleh UNFCCC. Apa yang dilakukan oleh Artikel 6 adalah membiarkan pembeli dan penjual menyelesaikan masalah di pasar, membiarkan risiko reputasi menjadi faktor penentu di mana banyak yang mengincar kredit karbon berkualitas tinggi. Apakah ada risiko perlombaan menuju ke bawah? Mungkin, tetapi mengatur pendekatan kooperatif untuk mengatasi semua risiko tersebut tampaknya tidak akan berhasil jika semangat bottom-up dari Artikel 6.2 ingin dipertahankan. Di sisi lain, hal ini membutuhkan transparansi sehingga peraturan yang ada perlu mendorong peningkatan transparansi.
Penghindaran emisi dihindari
Isu lain yang diparkir di SB 60 adalah penghindaran emisi, dan ya, isu ini benar-benar diparkir sejak diskusi didorong ke tahun 2028. Jadi, apa yang dimaksud dengan penghindaran emisi? Banyak yang mengaitkannya dengan REDD+ dan penghindaran deforestasi, yaitu menghindari penebangan hutan sehingga karbon tetap berada di dalam hutan dan tidak diemisikan, namun ada beberapa pengertian yang lebih luas. Pertama, penghindaran adalah istilah yang digunakan untuk beberapa metodologi CDM, misalnya di bidang pengurangan emisi metana. Kedua, sesekali penghindaran muncul sebagai konsep untuk kredit karbon dengan tidak berinvestasi dalam pembangkit listrik, transportasi, dan industri berbasis bahan bakar fosil.
Pemahaman tentang penghindaran emisi ini diungkapkan beberapa tahun yang lalu ketika Ekuador mengusulkan untuk tidak melakukan pengeboran minyak sebagai kegiatan mitigasi yang memungkinkan untuk mendapatkan kredit karbon dan kali ini diajukan lagi oleh Filipina. Meskipun pendekatan ini masuk akal secara intuitif, implementasi praktisnya jauh dari sederhana dan dapat membuka pintu bagi kredit karbon dalam jumlah besar dengan integritas yang meragukan.
Bagaimanapun, apapun definisi penghindaran emisi, saat ini penghindaran emisi tidak akan menjadi bagian dari pendekatan kerja sama dan PACM hingga setelah tahun 2028, jika memang tidak akan ada. Hal ini menyebabkan penghindaran deforestasi menjadi bagian dari pasar karbon sukarela (tanpa penyesuaian yang sesuai) dan pendanaan berbasis hasil.
