Dengarkan artikel
Sentralis vs desentralis
COP28 menyoroti dua aliran pendapat (setidaknya) dengan kelompok sentralis yang berargumen untuk memperbanyak pengawasan UNFCCC dalam pendekatan kooperatif di bawah Artikel 6.2, dan kelompok desentralis yang berpendapat bahwa seharusnya UNFCCC tidak ikut campur. Contoh yang jelas dari hal ini adalah dimana kelompok sentralis meminta peninjauan ulang terhadap pengaturan partisipasi suatu negara sebelum mentransfer ITMO ke negara lain.
Perdebatan ini terus berlanjut di SB60 dengan hasil sebuah teks yang masih cukup jauh dari konsensus. Teks ini memuat opsi-opsi terkait rincian mengenai otorisasi pendekatan koperatif dan penggunaan ITMO, serta transfer pertama (apakah transfer tersebut dapat dilakukan tanpa perlu ditinjau oleh tim tinjauan Artikel 6?).
Di balik beberapa pandangan yang bertentangan terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah pendekatan kerjasama dapat dilakukan secara unilateral atau harus melibatkan dua negara yang bekerja sama sejak awal. Beberapa pihak berpendapat bahwa perjanjian bilateral yang mendasari pendekatan kerjasama akan menjamin integritas lingkungan, sementara pendekatan unilater, di mana negara pembeli (atau perusahaan) dapat bergabung di tahap selanjutnya, dianggap kurang dapat dipercaya. Menerapkan tinjauan ulang dapat menjadi cara untuk mengatasi kekhawatiran ini.
Namun, Perjanjian Paris adalah sebuah konstruksi yang bersifat bottom-up dan sebagian besar didasarkan pada komitmen sukarela serta transparansi. Prinsip-prinsip ini juga mendasari Artikel 6. Untuk pendekatan terpusat, ada opsi untuk menggunakan Mekanisme Kreditasi Perjanjian Paris (PACM) di bawah Artikel 6.4 yang berarti siklus aktivitas dan proses kreditasi yang diawasi oleh UNFCCC. Apa yang dilakukan oleh Artikel 6 adalah memungkinkan pembeli dan penjual untuk menyelesaikan masalah di pasar, dengan risiko reputasi menjadi faktor penentu di mana banyak pihak yang mengincar kredit karbon berkualitas tinggi. Apakah ada risiko terjadinya perlombaan menuju titik terendah? Mungkin, tetapi mengatur pendekatan kooperatif untuk menangani seluruh risiko tersebut sepertinya tidak sesuai jika semangat dari bawah ke atas dalam Artikel 6.2 ingin dipertahankan. Di sisi lain, ini memerlukan transparansi, sehingga aturan-aturan perlu mendorong transparansi yang lebih baik.
Penghindaran emisi diabaikan
Isu lain yang diparkir di SB 60 adalah penghindaran emisi, dan ya, isu ini benar-benar diparkir sejak diskusi didorong ke tahun 2028. Jadi, apa yang dimaksud dengan penghindaran emisi? Banyak yang mengaitkannya dengan REDD+ dan penghindaran deforestasi, yaitu menghindari penebangan hutan sehingga karbon tetap berada di dalam hutan dan tidak diemisikan, namun ada beberapa pengertian yang lebih luas. Pertama, penghindaran adalah istilah yang digunakan untuk beberapa metodologi CDM, misalnya di bidang pengurangan emisi metana. Kedua, sesekali penghindaran muncul sebagai konsep untuk kredit karbon dengan tidak berinvestasi dalam pembangkit listrik, transportasi, dan industri berbasis bahan bakar fosil.
Pemahaman tentang penghindaran emisi ini diungkapkan beberapa tahun yang lalu ketika Ekuador mengusulkan untuk tidak melakukan pengeboran minyak sebagai kegiatan mitigasi yang memungkinkan untuk mendapatkan kredit karbon dan kali ini diajukan lagi oleh Filipina. Meskipun pendekatan ini masuk akal secara intuitif, implementasi praktisnya jauh dari sederhana dan dapat membuka pintu bagi kredit karbon dalam jumlah besar dengan integritas yang meragukan.
Bagaimanapun, apapun definisi penghindaran emisi, saat ini penghindaran emisi tidak akan menjadi bagian dari pendekatan kerja sama dan PACM hingga setelah tahun 2028, jika memang tidak akan ada. Hal ini menyebabkan penghindaran deforestasi menjadi bagian dari pasar karbon sukarela (tanpa penyesuaian yang sesuai) dan pendanaan berbasis hasil.